Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Digelandang KPK Terkait Kasus Suap.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan Provinsi Riau kedalam tiga provinsi terkorup setelah Sumatera Utara dan Banten. Hal tersebut memang tidak bisa ditampik, jika melihat serangkaian kasus korupsi yang menjerat kepala daerah Provinsi Riau.
Seperti diketahui, Saleh Yazid pernah ditahan KPK karena terlibat korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Tak lama berselang, pengganti Saleh Yazid, Rusli Zainal ditangkap KPK karena terlibat kasus suap PON dan izin kehutanan. Pengganti Rusli hasil Pemilukada Annas Maamun terseret kasus suap terkait alih fungsi hutan Riau pada 2014 silam.
Untuk menekan tindakan korupsi kedepannya, KPK akan memberikan bimbingan khusus kepada sejumlah pegawai dan jajaran pemerintahan di tiga provinsi tersebut.
"Akan berdosa sekali kalau di Riau misalnya, kita menindak tetapi perbaikan tidak kita lakukan dengan baik," ujar Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Rabu (13/1).
Sementara di Banten, Gubernur Ratu Atut Chosiyah juga bernasib sama. Ia awalnya terseret kasus suap Pilkada Lebak bersama adiknya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Setelah dilakukan pengembangan, KPK kemudian menemukan bukti lain yang mengarah ke kasus korupsi alat kesehatan di Pemprov Banten.
Sedangkan di Sumatera Utara, kasus korupsi terungkap saat era Gubernur Syamsul Arifin. Syamsul terlibat korupsi dana APBD Kabupaten Langkat 2000-2007 senilai Rp 98,7 miliar. Pada 2015, giliran Gubernur Gatot Pujo Nugroho terlibat suap penanganan perkara di Kejaksaan Tinggi Sumut.
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menjelaskan, lembaganya juga akan mengadakan kegiatan terpadu pencegahan dan penindakan di tiga wilayah selain Riau, Sumut, dan Banten. Ketiga daerah itu adalah Aceh, Papua, dan Papua Barat. Pencegahan difokuskan padadana otonomi khususyang diberikan negara kepada ketiga daerah itu.
Pahala menyatakan, dalam waktu dekat KPK akan mengundang sekretaris daerah dari enam provinsi ini untuk mendengar masalah yang dihadapi jajaran pemerintah provinsi, hingga kerap tersandung KPK. Dalam menangani enam wilayah tersebut, KPK juga menggandeng lembaga lain seperti BPK, BPKP, dan Kementerian Keuangan.
Sumber : http://www.katakabar.com
Silahkan Lihat Videonya Di bawah:
loading...
loading...