Kartu berlabel Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dianggap palsu beredar di Desa Kertajaya, Kabupaten Bandung Barat, Jabar. Ketua DPR Ade Komarudin mengaku kaget karena lagi-lagi ada pemalsuan di sektor kesehatan.
"Saya kaget juga. Ini sektor kesehatan kok serba palsu. Ini rupanya sektor empuk untuk dipalsukan," kata Ade di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (25/7/2016).
Sebelumnya, masyarakat dibikin resah dengan beredarnya vaksin palsu. Menurut Ade, maraknya praktik pemalsuankarena kesehatan adalah hal utama yang dibutuhkan masyarakat.
"Kesehatan itu kebutuhan pokok, mungkin karena itu bisnis yang menggiurkan. Kok semuanya dipalsukan," ujar politikus Golkar ini.
Ade meminta Komisi IX yang membidangi kesehatan untuk mendalami adanya kasus pemalsuan kartu BPJS ini. "Praktik-praktik pemalsuan kesehatan kok makin merajalela," keluhnya.
Komisi IX sebelumnya sudah membentuk Panja Vaksin Palsu untuk mendalami peredaran vaksin palsu di berbagai lokasi. Dengan adanya kasus baru di bidang kesehatan ini, dia menilai pansus akan lebih efektif.
"Saya akan sampaikan ke Komisi IX. Kalau terlalu banyak, selain panja bila perlu pansus. Agak kesetrum kalau pansus. Mereka akan terpikir betul," ucap Ade.
Sebelumnya diberitakan, 230 warga Desa Kertajaya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, mengaku kecewa karena memiliki kartu BPJS palsu. Padahal, warga membuat kartu BPJS Kesehatan tersebut dengan cara dikolektifkan melalui aparatur desa.
Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Kertajaya Fauzy Samsul membenarkan telah memfasilitasi pembuatan kartu BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu. Namun, yang mengejutkan aparatur desa malah menyerahkan pembuatan kartu tersebut ke pihak kedua yakni Rumah Peduli Duafa (RPD) dengan menarik iuran warga Rp 100 ribu/orang.
Sumber : Detik.com
Silahkan Lihat Videonya Di bawah:
loading...
loading...